Sepi Dukungan, Obama Cari Restu dari Kongres AS untuk Serang Suriah

Indonesia Makmur,  WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Barrack Obama frustrasi menyusul hilangnya dukungan internasional untuk menginvansi Suriah. 

Presiden sokongan Partai Demokrat itu memilih menunda ambisi tersebut dan meminta persetujuan Kongres AS untuk menghabisi rezim Bashar Al-Assad di Damaskus.

''Banyak orang mengatakan 'kita harus melakukan sesuatu'. Tapi tidak seorang pun tampaknya bersedia melakukan (serangan) itu,'' kata dia saat konfrensi pers di Gedung Putih, Washington, Sabtu (31/8) waktu setempat, seperti dikutip CNN News.

Obama mengatakan kekecewaan pertamanya ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK - PBB). Obama menegaskan, AS punya konsistensi mendukung norma-norma internasional tentang pelanggaran perang dan larangan penggunaan senjata berbahaya. 

Menurut dia, tidak ada keraguan tentang penggunaan senjata kimia oleh militer Presiden Bashar al-Assad. Rezim 12 tahun itu juga dikatakan Obama sebagai ancaman AS dan sekutu. Presiden dari ras Afro-Amerika pertama di AS ini mengatakan, Assad perusak keamanan di Timur Tengah. ''Aksi militer ke Suriah adalah tanggung jawab dunia,'' ujar dia. Sumber : Republik.co.id

Obama: Assad Mengganggu Israel, Turki, dan Yordan

Indonesia Makmur,  WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) menegaskan, Presiden Suriah Bashar Al-Assad adalah perusak keamanan di Timur Tengah. 

''Aksi militer ke Suriah adalah tanggung jawab dunia,'' ujar Obama.

Bagi Obama, Assad berisiko mengganggu Israel, Turki dan Jordan, dan Negara-negara Teluk (GCC).

Sepekan terakhir, Gedung Putih disibukkan dengan kampanye Perang Suriah. Ancaman perang tersebut menyusul dugaan penggunaan senjata kimia oleh militer Assad. 

Obama menggandeng para sekutu di Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) untuk membombardir Suriah. Paman Sam mengatakan, Assad bertanggung jawab atas tewasnya 1.400 nyawa sipil akibat serangan gas sarin di wilayah sipil, Rabu (21/8). Kebanyakan korban adalah anak-anak.

Penggunaan senjata kimia, kata dia tidak dapat dimaafkan. Fakta itu Obama simpulkan sebagai sinyal terang dari sebuah ancaman.

Ancaman perang kian mencemaskan saat armada perang angkatan laut AS lempar jangkar di Laut Mediterania, Sabtu (24/8).sumber: Republik.co.id

Konflik Suriah Picu Rusia Melawan Amerika

Indonesia Makmur, Penggunaan senjata kimia dalam perang sipil di Suriah menyisakan dua kubu besar di kalangan internasional. Kubu pertama, yakni mereka yang ingin menyerang Suriah dan kelompok kedua, yang menentang invasi. Kubu pertama dipimpin oleh Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris. Hanya, kongres Inggris menolak keinginan Perdana Menteri Inggris David Cameron untuk terlibat dalam penyerangan.  Sejumlah negara Teluk, seperti Arab Saudi dan Qatar, diketahui telah sejak lama memasok senjata buat oposisi.

Kubu kedua, yakni kelompok negara yang menentang serangan tersebut. Rusia merupakan negara yang berdiri paling depan dalam barisan ini, selain Cina dan Iran. Bagi Rusia, Suriah merupakan pertaruhan gengsinya dengan AS. Berbeda dengan Iran yang memiliki kedekatan secara aliran dengan Presiden Bashar al-Assad (sama-sama Syiah), Rusia memiliki hubungan bisnis dan historis yang cukup panjang dengan rezim Assad.

Hubungan Rusia (dulu Uni Soviet) telah berlangsung selama beberapa dekade, bahkan sejak ayah Bashar al-Assad, Hafez al-Assad, berkuasa. Pada 1972, Hafez al-Assad telah menandatangani perjanjian pakta pertahanan keamanan dengan Rusia. Selama era itu, Moskow mengirimkan senjata senilai 135 juta dolar AS ke Damaskus. Pada 1980, Assad dan Presiden Uni Soviet Leonid Brezhnev bahkan menandatangani pakta kerja sama lanjutan selama 20 tahun terakhir.

Pemimpin Soviet terakhir, Mikhail Gorbachev, pada 1987 pernah mengatakan menjamin akan terus melanjutkan bantuan ekonomi dan militernya untuk Suriah. Janji ini terus dipegang hingga Hafez al-Assad digantikan oleh Bashar al-Assad. Di sisi lain, partai politik di Suriah dikuasai oleh Partai Bath yang dikategorikan masuk dalam kelompok sayap kiri. Kedekatan pandangan atau ideologi politik dengan Uni Soviet ini merekatkan keduanya. Selain dengan Suriah, Uni Soviet juga dekat dengan rezim Irak Saddam Husein yang telah diluluhlantakkan oleh AS dan sekutu.

Karena itu, jika Assad berhasil digulingkan dan Suriah berhasil ditaklukkan Barat dan sekutunya, ini bisa menjadi tamparan besar buat Presiden Rusia Vladimir Putin. Padahal, Putin telah berjanji akan mengembalikan masa kejayaan Rusia setelah sebelumnya, Negeri Beruang Merah itu bergelut dalam persoalan ekonomi.

Washington Post menulis ada empat alasan mengapa Rusia ingin melindungi Assad. Pertama, Rusia memiliki pangkalan di Suriah yang cukup strategis. Pangkalan ini merupakan markas militer terakhir Rusia di luar negara-negara Uni Soviet. Kedua, Rusia masih memiliki jiwa mental perang dingin. Dia ingin tetap mempertahankan aliansi militer terakhirnya. Ketiga, Rusia membenci ide intervensi Barat seperti yang dilakukan terhadap Suriah. Keempat, Suriah telah membeli perlengkapan militer cukup besar dari Rusia. Sejak abad 20, Rusia mungkin telah menjual lebih dari 1,5 miliar dolar AS senjata ke Suriah. Belakangan, Rusia dikabarkan telah menjual pesawat tempur MiG-29 dan s-300 ke Suriah.

Dalam tanggapan terakhirnya soal rencana serangan Barat ke Suriah, Putin meminta AS dan sekutunya agar membuktikan terlebih dahulu apakah Assad benar menggunakan senjata kimia ataukah tidak. Dia juga menilai ini hanya provokasi dari negara-negara tertentu. Rusia merupakan salah satu negara tetap Dewan Keamanan (DK) PBB. Rusia bersama Cina berulang kali mengeblok keinginan Barat yang ingin menjatuhkan Assad melalui resolusinya. Kecurigaan Putin bahwa senjata kimia itu merupakan propaganda kelompok tertentu dapat dimaklumi. Karena, memang saat insiden serangan senjata kimia itu berlangsung, masih memiliki posisi cukup kuat dan tidak dalam keadaan terdesak.

Media Iran, Press TV dalam salah satu artikelnya mengatakan, senjata kimia berasal dari intelijen Arab Saudi. Laporan ini memang tidak sepenuhnya bisa diterima. Namun, konflik di Suriah bisa menguntungkan Arab Saudi, baik secara ekonomi maupun politik. Secara ekonomi, mereka bisa mendapatkan keuntungan dari naiknya harga minyak sedangkan dari politik, jika Assad jatuh, mereka akan menambah satu sekutu baru di negara Arab.

Kini, bola terakhir ada di tangan AS dan Rusia. Jika AS menyerang dan Rusia membalas dengan memberikan bantuan ke tentara Assad, ini bisa menjadi babak baru perang di Timur Tengah. Perang ini bisa melibatkan Iran, Hezbullah Lebanon, yang mendukung Assad melawan kelompok Suni Arab yang didukung Barat.sumber: Republik.co.id

Pilkada Serentak Harus Menjunjung Demokrasi Pancasila

INFO MPR Indonesia Makmur - Dalam sambutannya saat membuka seminar nasional, Wakil Ketua MPR RI, Oesman Sapta, menyampaikan bahwa pilkada serentak harus menjunjung tinggi Demokrasi Pancasila. Seminar nasional ini terselenggara atas kerjasama Fraksi Partai Hanura MPR RI dengan Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI yang bertempat di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, pada Sabtu 11 September 2015.

Seminar nasional bertema "Pilkada Serentak Mewujudkan Pemimpin Akuntabel dan Efisiensi Proses Pelaksanaan Demokrasi" ini diikuti ratusan mahasiswa pasca sarjana Institut STIAMI. Narasumber seminar di antaranya Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Siti Zuhro dari LIPI, Capt. Djoni Rolindrawan dari Badan Pengkajian MPR, dan Gun Gun Heryanto dari UIN Syarif Hidayatullah.

Oesman Sapta bertutur bilamana pasal 18 ayat 4 UUD 1945 mengamanatkan supaya kepala daerah dipilih secara demokratis. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan di bawahnya mengatur pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung guna memperkuat dan memperkokoh kedaulatan rakyat. “Yang menjadi pemenang sejatinya nanti adalah seluruh rakyat Indonesia bukan partai politik,” ujarnya.

“Supaya demokrasi kita tetap dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, maka pilkada harus menjunjung tinggi nilai-nilai Demokrasi Pancasila dan tidak menyalahi konstitusi negara yaitu UUD 1945. Pilkada serentak sebagai produk demokrasi haruslah memperkuat kesatuan dalam bentuk negara kita sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menjaga semangat kebhinekaan,” tegas Oesman Sapta.

Dengan perkembangan yang terus berjalan, Oesman Sapta mengakui bahwa proses penyelenggaraan pilkada serentak tetap memerlukan pembenahan. “Catatan kritis dari narasumber di seminar nasional maupun pandangan para peserta agar disampaikan ke MPR agar kami bisa tindak lanjuti,” tuturnya. (*)Sumber : Tempo.co

Benarkah Jokowi akan lengser awal tahun 2016?

Indonesia Makmur - Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika, membuat banyak pihak menyamakan kondisi perekonomian saat ini dengan krisis 1998 bahkan lebih parah. Paranormal, Permadi ikut berkomentar tentang kondisi perekonomian saat ini. Dia menilai Presiden Joko Widodo akan bernasib sama dengan Soeharto yang dilengserkan oleh rakyat Indonesia yang sudah tidak tahan dengan kondisi negara saat ini. 

Menanggapi hal ini, Direktur Lingkar Mardani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti meyakini ramalan politisi yang kini menjadi pengamat politik alumni Universitas Indonesia itu tak akan terjadi. Pasalnya, dia menilai masyarakat Indonesia pada tahun 1998 dan saat ini sangat berbeda.

"Ya (ramalan) itu bisa terjadi bisa tidak ya. Kalau saya melihatnya sulit ya 1998 bakal terulang. Masyarakat sekarang itu tidak sama seperti 1998, sekarang banyak yang mulai agak lelah dengan politik. Berbeda dengan 1998 banyak masyarakat yang kritis. Jadi rasa-rasanya ramalan itu mungkin masih sangat jauh," kata Ray saat dihubungi merdeka.com, Jumat (11/9).

Apalagi, kata dia, Jokowi merupakan Presiden yang dipilih oleh rakyat Indonesia melalui Pemilihan Presiden atau berbeda dengan Soeharto. Sehingga, Ray menilai besar kemungkinan besar peristiwa yang terjadi tahun 1998 tak akan terjadi di era Jokowi.

"Jokowi ini kan Presiden yang dipilih publik. Publik juga pasti berpikir mau jatuhkan pemimpin yang dipilihnya," kata dia.

Selain itu, dia menilai apabila benar Jokowi bakal lengser dari kursi orang nomor satu di negeri ini, maka sesuai undang-undang Wakil Presiden Jusuf Kalla yang secara otomatis akan menjadi Presiden. Dia pun justru menyatakan apabila Jusuf Kalla yang menjadi Presiden akan membuat permasalahan yang terjadi di Indonesia semakin runyam.

"Masalahnya juga nggak ada pengganti (Jokowi sebagai Presiden), kalau JK yang orangnya gitu justru bikin publik ragu," tandasnya,"

Sebelumnya, Permadi meramal masa pemerintahan Jokowi berdasar ramalan Jongko Joyoboyo.

"Saya adalah pengikut kejawen yang mampu memberikan ramalan-ramalan, tapi itu entah benar entah tidak. Karena ada yang mengakui benar, ada yang mengakui tidak," kata Permadi membuka perbincangan dengan merdeka.com di kediamannya di Jalan Pengadegan Raya, Pekan lalu.

Menurut dia dalam ramalan Jongko Joyoboyo yang dia percayai, di Indonesia akan terjadi goro-goro alias kerusuhan lebih besar dari 1998. Bahkan kerusuhan akan terjadi lebih parah dari Peristiwa 1965.

"Ini paling buruk ini, nanti akan terjadi revolusi yang sangat besar, sehingga Joyoboyo menjongkokan, akan terjadi goro-goro yang sangat besar oleh alam dan juga manusia jadi nanti ini habis habisan betul. Karena apa, sekarang ini kejahatan sudah melanda semua orang, mulai dari presiden, menteri, DPR, polisi, jaksa, semua sudah korup," kata Permadi.

"Malah KPK bisa disogok, rakyat pun ikut -ikut. Ini makin buruk dan akan diperburuk lagi dengan situasi. situasi sekarang ini, kan sudah krisis, tetapi tidak ada gaungnya pemerintah untuk menangani krisis, Jokowi membuat pernyataan yang berbeda bertolak belakang, ekonomi Indonesia masih baik ketimbang 98 dan 2008, tapi mengatakan, kita harus waspada menghadapi krisis yang gak bener," katanya menambahkan.Sumber. Merdeka.com

KPK-Polri Masuki Babak Baru

JAKARTA, Indonesia Makmur — Memasuki hari kelima menjabat Kepala Bareskrim Polri, Komisaris Jenderal Anang Iskandar menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi untuk bersilaturahim. Ini merupakan pertanda baik bagi hubungan kedua lembaga penegak hukum tersebut. Hubungan kedua lembaga memasuki babak baru.

Anang tiba di gedung KPK bersama dengan sejumlah pengawal, Jumat (11/9) pagi. Ia bertemu dengan lima unsur pimpinan KPK saat ini dan juga para penyidik.

Saat hendak meninggalkan KPK, Anang kepada pers mengungkapkan bahwa pihaknya menginginkan sinergi yang lebih baik antarinstitusi penegak hukum. "Kehadiran saya ini merupakan perlambang kerja sama yang lebih bagus," kata Anang Iskandar.

Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional tersebut menjadi Kepala Bareskrim menggantikan Komisaris Jenderal Budi Waseso dan dilantik sejak Senin (7/9) lalu. Saat dipimpin Budi Waseso, Bareskrim telah menetapkan dua pimpinan KPK, yaitu Abraham Samad (ketua) dan Bambang Widjojanto (wakil ketua), sebagai tersangka tindak pidana. Selain itu, Bareskrim juga menjerat penyidik senior KPK, Novel Baswedan.

Saat ditanya apakah kedatangannya ke KPK bisa dinilai sebagai bentuk kemesraan antara Polri dan KPK, Anang Iskandar menjawab, "Ya, kan, bisa dilihat, makanya kami hadir di sini. Ini silaturahim."

Sementara itu, Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi menjelaskan, kedatangan Anang Iskandar ke KPK diterima sekaligus oleh lima komisioner KPK.

"Intinya memperkenalkan diri, cerita tentang karier, kemudian Pak Anang melihat teman- teman penyidik yang dari Polri, ngobrol-ngobrol sebentar, terus selesai. Jadi, hanya silaturahim," kata Johan Budi.

Kendati demikian, menurut Johan, dalam pertemuan sempat disinggung mengenai program-program pencegahan di sektor mineral dan batu bara (minerba) tahun 2014. Program yang merupakan sinergi antara Polri dan KPK itu terbukti dapat menyelamatkan keuangan negara.

"Dalam waktu dekat memang akan ada acara koordinasi supervisi dengan Bareksrim. Saya kira ke depannya sinergi akan membaik," kata Johan.

Menurut Johan, pertemuan itu tidak membahas perkara-perkara yang tengah ditangani, baik oleh Polri maupun KPK.

Hubungan baik

Kedatangan Anang ke KPK ditanggapi positif oleh sejumlah kalangan. Pertemuan itu dianggap sebagai langkah Polri untuk memperbaiki hubungan dengan KPK sekaligus langkah positif dalam upaya pemberantasan korupsi.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, M Nasser, menuturkan, pertemuan itu juga menunjukkan bahwa kepolisian menyadari tugas pemberantasan korupsi merupakan tugas bersama kedua lembaga.

"Pak Anang telah menyadari dan belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa penanganan korupsi tidak dapat dilakukan sendiri. Selain itu, kerja sama Polri dan KPK juga akan memudahkan pemberantasan korupsi serta menekan ego sektoral di antara lembaga penegak hukum," kata Nasser.

Langkah Anang itu serupa dengan yang dilakukan Komjen Suhardi Alius yang beberapa kali bertandang ke KPK ketika menjabat Kepala Bareskrim.

Secara terpisah, Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Oce Madril menuturkan, kedatangan Anang ke KPK menjadi pertanda mulai cairnya hubungan kedua lembaga. Langkah ini sekaligus akan menghapus kesan bahwa kedua penegak hukum tersebut berjalan sendiri-sendiri ketika memberantas korupsi.

Menurut Oce, banyak kerja sama yang dapat dilakukan oleh KPK dan Polri untuk memberantas korupsi di Indonesia. Polri dapat membantu KPK dalam menyediakan kebutuhan penyidik. Polri juga dapat membantu memantau penanganan kasus korupsi di daerah.

Selain itu, kedua lembaga juga dapat memetakan skala prioritas penanganan perkara. "KPK dapat fokus pada perkara korupsi yang menyeret penyelenggara negara, Polri dapat membantu kasus korupsi lainnya," katanya.

Akan tetapi, Oce mengingatkan, kedua lembaga itu tidak boleh saling bersaing dalam menangani kasus korupsi. Ini membuat hubungan keduanya menjadi tidak solid sehingga dapat terbelah di kemudian hari. "Jangan sampai terjadi rivalitas," ujarnya.

Selain KPK dan Polri, Kejaksaan Agung juga diharapkan dapat bekerja sama dalam memberantas korupsi. Dengan demikian, kasus yang dapat diungkap akan semakin banyak. "Koruptor yang tertangkap juga makin banyak. Uang negara yang dapat diselamatkan juga semakin besar," katanya. (FAJ/SAN/B08), Sumber : Kompas Cetak

JAKARTA, Indonesia Makmur — Presiden Joko Widodo menerima penghargaan tertinggi, The King Abdul Aziz Medal, yang dikalungkan langsung oleh Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz dalam kunjungan kerjanya ke Timur Tengah, Sabtu (12/9/2015).

King Abdul Aziz Medal merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada para pemimpin tertinggi atau perdana menteri negara-negara sahabat Saudi.

Sebelum menerima penghargaan, pada siang tadi, Presiden memimpin delegasi RI untuk melakukan pertemuan bilateral dengan delegasi Kerajaan Arab Saudi.

"Usai pertemuan bilateral, Presiden akan menerima King Abdul Aziz Medal yang akan dikalungkan langsung oleh Raja Arab Saudi," demikian siaran pers Tim Komunikasi Presiden yang diterima wartawan, Sabtu.

Sore harinya, Presiden akan menghadiri pertemuan bisnis di Hotel Crowne Plaza. Pertemuan bisnis ini diikuti sejumlah pengusaha Indonesia dan pengusaha Saudi.

Pada malam harinya, Presiden secara berturut-turut akan menerima kunjungan kehormatan Menteri Anggota Dewan Kabinet Muhamad Ali Seikh, Menteri Keuangan Kerajaan Arab Saudi, Menteri Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi, dan Menteri Tenaga Kerja merangkap Menteri Perekonomian Kerajaan Arab Saudi.

Pagi tadi, Presiden menerima kunjungan kehormatan Presiden Islamic Development Bank (IDB) DR Ahmad Mohamed Ali Al-Madani dan Sekjen Organisasi Konferensi Islam (OKI) Iyad Madani. Usai bertemu keduanya, Presiden akan menuju Istana Al-Salam Diwan Malaki untuk mengikuti upacara penyambutan dan jamuan kenegaraan oleh Raja Arab Saudi.

Presiden Jokowi dan rombongan tiba di Jeddah pada hari Jumat (11/9/2015) pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22.00 WIB di Bandara King Abdulaziz, Jeddah. Para menteri yang mendampingi Presiden antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Alwi Shihab.

Tujuan kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi ke Arab Saudi, selain membicarakan mengenai hubungan kerja sama ekonomi dan energi, juga membicarakan mengenai perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri.

Arab Saudi merupakan mitra dagang terbesar Indonesia di kawasan Timur Tengah. Nilai perdagangan Indonesia dan Arab Saudi pada tahun 2014 mencapai 8,6 miliar dollar AS dengan nilai investasi di Indonesia mencapai 29,3 juta dollar AS pada paruh pertama 2015.Sumber:Kompas.com

Daftar Jemaah Indonesia yang Jadi Korban "Crane" Roboh di Mekkah

MEKKAH, Indonesia Makmur - Kepala Daerah Kerja (Daker) Makkah Panitia Penyelenggara Haji Indonesia (PPHI) 1436 H/2015 Arsyad Hidayat mengatakan, hingga Sabtu (12/9/2015) pukul 01.00 dini hari waktu Arab Saudi, jumlah anggota jemaah Indonesia yang menjadi korban peristiwa robohnya alat berat crane di Masjidil Haram, Mekkah, Jumat (11/9/2015) petang, tercatat 33 orang.

"Dua di antaranya meninggal dunia, satu dirawat di BPHI (Balai Pengobatan Haji Indonesia), dan 30 lainnya dirawat di RSAS (Rumah Sakit Arab Saudi)," katanya di Mekkah, Arab Saudi, Sabtu dini hari.

Berikut nama korban meninggal dan luka-luka:

1. Iti Rasti Darmini dari kloter 23 embarkasi Jakarta-Bekasi (wafat)
2. Masnauli Sijuadil Hasibuan dari kloter 009 embarkasi Medan (wafat)
3. Suji Syahbaini Irono dari kloter 014 embarkasi Batam (BPHI)
4. Ernawati Muhammad Saad kloter 01 embarkasi Batam (RSAS)
5. Kursia Nanting Lembong kloter 016 embarkasi Batam (RSAS)
6. Nasriah Binti Muhammad Abdurrahman kloter 01 embarkasi Aceh (RSAS)
7. Ardian Sukarno Effien kloter 007 embarkasi Jakarta-Pondok Gede (RSAS)
8. Teti Herawati Mad Saleh kloter 005 embarkasi Jakarta-Bekasi (RSAS)
9. Apip Sahroni Rohman kloter 005 embarkasi Jakarta-Bekasi (RSAS)
10. Emmiwatty Janahar Saleh kloter 008 embarkasi Medan (RSAS)
11. Nur Baik Nasution kloter 009 embarkasi Medan (RSAS)
12. Sopiah Taizir Nasution kloter 009 embarkasi Medan (RSAS)
13. Tri Murti Ali kloter 003 embarkasi Padang (RSAS)
14. Zulfitri Zaini Haji kloter 003 embarkasi Padang (RSAS)
15. Zalniwarti Munaf Umma kloter 004 embarkasi Padang (RSAS)
16. Ali Sabri Selamun kloter 007 embarkasi Padang (RSAS)
17. Umi Dalijah Amat Rais kloter 024 embarkasi Solo (RSAS)
18. Endang Kaswinarni Poerwomarton kloter 046 embarkasi 046 (RSAS)
19.Djumali Jamari Setro Wijoyo kloter 052 embarkasi Solo (RSAS)
20. Murodi Yahya Kasani kloter 001 embarkasi Surabaya (RSAS)
21. Hasan Mansur Ahmad kloter 010 embarkasi Surabaya (RSAS)
22. Sainten Said Tarub kloter 015 embarkasi Surabaya (RSAS)
23. Nurrudin Baasith Sujiyono 021 embarkasi Surabaya (RSAS)
24. Isnainy Fadjarijah Abdul Djumali 021 embarkasi Surabaya (RSAS)
25. Saharmi Umar Kulasse kloter 002 embarkasi Makassar (RSAS)
26. Norma Latang Kullase kloter 005 embarkasi Makassar (RSAS)
27. Rosnallang Caco Baba kloter 005 embarkasi Makassar (RSAS)
28. Hadiah Syamsuddin Sako kloter 015 embarkasi Makassar (RSAS)
29. Muhammad Harun Abdul Hamid kloter 016 embarkasi Makassar (RSAS)
30. Fatmawati Abdul Djalil kloter 018 embarkasi Makassar (RSAS)
31. Abdul Djalil Conci Leta kloter 018 embarkasi Makassar (RSAS)
32.Rosdiana Mudu Toheng kloter 018 embarkasi Makassar (RSAS)
33. Erni Sampe Dosen kloter 018 embarkasi Makassar (RSAS).

Editor	: Kistyarini
Sumber	: Antaranews.com

Wapres Sampaikan Dukacita Mendalam atas Musibah di Mekkah

JAKARTA, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan ungkapan dukacita bagi semua korban akibat bencana alam badai pasir dan angin kencang di Masjidil Haram, Mekkah, Arab Saudi.

"Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duka cita mendalam bagi para korban musibah jatuhnya 'crane' di Masjidil Haram, Makkah," kata Wapres Kalla dalam akun Twitter-nya, Sabtu (12/9/2015), seperti dikutip Antara.

Badai pasir dan angin kencang melanda Mekkah hingga mengakibatkan sebuah alat berat berupa crane patah dan menimpa bangunan di kawasan Masjidil Haram.

Insiden tersebut sedikitnya merenggut nyawa 107 orang dan mengakibatkan 238 orang lainnya cedera, di antaranya warga negara Indonesia.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) merilis nama 33 warga negara Indonesia yang menjadi korban dalam insiden ambruknya crane di Masjidil Haram.

Direktur Perlindungan WNI Kemlu Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, hingga Sabtu dini hari pukul 01.00 waktu setempat, informasi menunjukkan bahwa 31 WNI mengalami luka, sedangkan dua orang meninggal dunia.

"Korban meninggal tersebar (sudah dibawa ke) dua lokasi, yaitu Sektor 4 dengan korban meninggal dunia atas nama Masnauli Sijuadil Hasibuan (59) kloter MES, serta di RS Ajyad atas nama Iti Rasti binti Darmini (57) kloter JKS," kata dia di Jakarta, Sabtu.

Sesaat setelah peristiwa jatuhnya crane di kawasan Masjidil Haram tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin langsung memerintahkan tim dari Konsulat Jenderal RI di Jeddah dan Atase Haji untuk menuju lokasi kejadian.

Tim dari KJRI dan Atase Haji terus melakukan penyisiran untuk mengetahui apakah masih ada WNI yang turut menjadi korban dalam musibah tersebut.

"Konjen RI bersama Staf Teknis Haji di Jeddah saat ini sedang melakukan koordinasi dengan otoritas setempat untuk memastikan bahwa WNI yang menjadi korban memperoleh penanganan terbaik," lanjut Lalu.

Jumat (11/9/2015) sekitar pukul 17.30 waktu setempat, badai pasir dan angin kencang yang melanda Mekkah menyebabkan sebuah crane patah dan jatuh di kawasan Masjidil Haram.

Alat berat tersebut digunakan untuk merenovasi bangunan Masjidil Haram supaya tempat ini dapat menampung lebih banyak anggota jemaah calon haji yang berkunjung ke Mekkah.

Sumber : Antara

Aksi Rizal Ramli Bikin Pengusaha Cemas

JAKARTA, Para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia cemas dengan aksi Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli yang menyebabkan kegaduhan di dalam pemerintahan. Salah satu yang hal yang disorot pengusaha adalah soal program pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt. 

"Itu hal yang buruk sekali buat investor. Sekarang, misalnya, Pak Rizal bilang (hanya) 16.000 megawatt, sementara Pak Jokowi, Presidennya langsung, Pak JK, Menteri ESDM bilang 35.000 megawatt. Pertanyaannya kalau saya jadi investor, ini sebenarnya Indonesia butuh berapa? Kalau saya betul masuk investasi, betul enggak akan dibeli sama PLN nanti? Itu kan sign yang buruk," ujar Wakil Ketua Kadin Suryani SF Motik dalam acara diskusi di Jakarta, Sabtu (12/9/2015). 

Menurut dia, target pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt merupakan target yang baik. Soal akan tercapai atau tidak, itu nomor dua. Menurut dia, penyusunan target memang harus tinggi sehingga kinerja bisa terpacu. 

"Kalau ada kekhawatiran oknum di pemerintahan yang bermain, kan ada aturannya, kan bisa dikontrol. Kenapa harus ribut? Kalau mau ribut, ya di dalam kabinet, jangan di luar," kata dia. 

Seharusnya, kata dia, kegaduhan di pemerintahan tak perlu terjadi karena hal ini dilakukan oleh mereka yang merupakan pengambil kebijakan. "Kalau pemimpinnya saja ribut, gimana rakyatnya. Jangan marah kalau rakyatnya berantem terus," ucap dia.Sumber Kompas.com

Ruhut: Sanksi Pimpinan DPR Ketemu Donald Trump adalah Sedang dan Layak Diganti

JAKARTA - Anggota Komisi IIII DPR RI Ruhut Sitompul mengatakan pimpinan DPR yang bertemu pengusaha Amerika Serikat Donald Trump layak mendapat sanksi sedang dari Majelis Kehormatan Dewan (MKD).

Jika mendapat sanksi sedang, lanjut Ruhut, konsekuensinya adalah pemilihan kembali pimpinan DPR RI.

"Sanksi MKD itu sanksi ringan, sedang, dan antarwaktu yang berat. Kalau dibilang ringan, ini nggak ringan. Sedang. Apa boleh buatlah bisa kocok ulang jabatannya," ujar Ruhut di Cikini, Jakarta, Sabtu (12/9/2015).

Menurut Ruhut, pertemuan pimpinan DPR yakni Setya Novanto dan Fadli Zon tidak hanya sebatas pertemuan biasa dengan Trump. Pasalnya, kata Ruhut, pertemuan tersebut adalah saat Trump sedang kampanye politik.

"Aduh kodok pun lihat semua pendukungnya ada di situ. Itu kampanye cuma konperensi pers, kampanye cuma di tempat tertutup," ujar Ruhut.

Ruhut pun meminta para pimpinan DPR dan pembelanya tidak perlu reaktif dilaporkan ke MKD. Sebab jika memang tidak bersalah, lanjut Ruhut, mereka tidak perlu takut.

"Jadi kalau merasa tidak bersalah jangan kebakaran jenggot. Tapi ini semua pengamat sudah bilang ini nggak pantas kok. Ada nggak pengamat yang bela mereka? satu pun nggak ada," tukas politikus Partai Demokrat itu.

Sebelumnya anggota DPR RI antara lain Adian Napitupulu dan Bambang Sudjatmiko dari PDI Perjuangan dan Maman Immanulhaq dari Partai Kebangkitan Bangsa, melaporkan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua Fadli Zon ke MKD.

Pelaporan itu ditengarai karena pimpinan DPR diduga melakukan pelanggaran etik karena mengikuti kampanye Donald Trump. Trump digadang menjadi calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik.