Lulung Mulai Ciut Sama Ahok?

Jakarta, Indonesia Makmur : Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lulung Lunggana enggan menanggapi dugaan keterlibatan dirinya dalam kasus korupsi pengadaan perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS) di APBD Perubahan DKI 2014. Pria yang akrab disapa Haji Lulung itu bahkan enggan diadu keterangan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Sebab, kasus UPS sebentar lagi bakal bergulir di pengadilan.

"Sudahlah, soal UPS kita serahkan pada yang kompeten. Kan itu P21, sudah dikirim dan tinggal tunggu waktu. Enggak ada urusan sama UPS hari ini," kata Lulung di Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (21/9/2015).

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga tak mau dikaitkan dengan lemahnya pengawasan DPRD DKI dalam penggunaan anggaran pengadaan UPS. Malah, dia terkesan takut diadu keterangan dengan Ahok.

"Aku enggak mau diadu-adu lagi sama Ahok. Saya enggak mau ngomong soal UPS lagi. UPS sudah selesai. Teman-teman tunggu saja. Kita rasional saja. Polisi sudah maksimal lakukan penyidikan. Saya sudah enggak mau ngomong lagi," ucap Lulung.

Bareskrim Polri sudah tiga kali memanggil Lulung terkait kasus UPS. Selama pemeriksaan, Lulung kooperatif. Dia merasa yakin tidak terlibat dalam kasus UPS. Bareskrim Polri memanggil dan memeriksa Lulung yang saat itu menjabat sebagai Koordinator Komisi E yang membidangi pendidikan pada 2014.

Hingga saat ini, Subdit Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri sudah menetapkan dua tersangka kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan UPS dalam APBD Perubahan DKI 2014. Keduanya adalah Alex Usman selaku PPK Suku Dinas Pendidikan Menengah (Dikmen) Jakarta Barat dan Zainal Soleman yang merupakan PPK Sudin Dikmen Jakarta Pusat. Alex bahkan sudah menjalani persidangan.

Keduanya dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 51 ayat (1) ke 1 KUHP.

Mabes Polri menyatakan kasus tindak pidana korupsi pengadaan UPS bagi 49 sekolah di Jakarta Pusat dan Barat itu, mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 50 miliar lebih. ( J )

Semarang, Indonesia Makmur : Mentri Sosial Khofifah Indar Parawansa dijadwalkan akan melaunching program Desa Sejahtera Mandiri di Jawa Tengah, hari ini.  Dari informasi yang dihimpun, Mensos dijadwalkan tiba di Bandara Achmad Yani, Semarang, Jawa Tengah sekira pukul 06.50 WIB. Setelah sebelumnya bertolak dari Bandara Internasional Juanda usai melakukan kunjungan kerja di Surabaya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Bupati Kabupaten Semarang Mundjirin pun dijadwalkan akan menemani Mensos menghadiri program yang dilaksanakan di Desa Ngrawan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Setelah melauching program Desa Sejahtera Mandiri, masih di lokasi yang sama, Mensos Khofifah akan menyalurkan Rastra (Beras Sejahtera) ke-13. Penyaluran ini dibagikan secara serentak untuk 15,5 juta keluarga penerima Rastra di Indonesia.

Dalam kunjungan kerjanya kali ini, di Desa Ngrawan Mensos juga akan melakukan pencanangan dan peletakan batu pertama kegiatan rumah tidak layak huni (rutilahu) yang bertempat di rumah Sukiyem, 64. Kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah dengan penerima program Desa Sejahtera Mandiri sebelum bertolak kembali ke Jakarta. ( J )

PKS Bantah Dukung Adhyaksa Maju Pilkada DKI 2017

Jakarta, Indonesia Makmur : PKS membantah memberi dukungan kepada mantan Menteri Olah Raga Adhyaksa Dault untuk maju dalam Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) DKI 2017. Kehadiran PKS dalam acara pendaulatan Adhyaksa Dault sebagai bakal calon Gubernur DKI hanya silaturahmi untuk penuhi undangan.

"Hanya silaturahmi. Kita diundang, ya kita datang dong," kata anggota DPRD DKI dari Fraksi PKS, Selamat Nurdin, di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (21/9/2015).

Slamet menjelaskan, Adhyaksa Dault memiliki hubungan dekat dengan PKS. Bahkan, kedekatan mereka sudah lama terjalin.

"Dia pernah dekat sama PKS, jadi enggak salah kita silaturahmi. Bahkan secara kultural punya hubungan dengan PKS," ujarnya.

Kendati mempunyai hubungan dekat, PKS tak ingin buru-buru mengusung calon. Menurut Selamet, PKS masih melakukan pendekatan dengan sejumlah calon.

"Masih dalam penjajakan. Belum ada pembicaraan Adhyaksa. Kami masih sibuk musyawarah wilayah dan musyawarah daerah. DPP juga konsen untuk Pilkada serentak di Desember," kata dia.

Kemarin, Forum Peduli Jakarta (FPJ) mendaulat Adhyaksa Dault untuk maju dalam Pilkada DKI 2017. Acara itu juga dihadiri tokoh ICMI Marwah Daud Ibrahim, mantan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Politisi PAN Tjatur Sapto Edy, Hendardji Soepandji. ( J )

Resmikan Pengeboran MRT, Jokowi: Kenapa Dihitung Untung dan Rugi

Jakarta Indonesia Makmur : Presiden Joko Widodo menyesalkan penilaian sejumlah pihak karena melihat proyek mass rapid transit (MRT) lewat kaca mata untung dan rugi. Sebab itu proyek mandek selama 26 tahun.

"MRT, 26 tahun tidak diputus-putuskan, kenapa? Karena yang dihitung adalah untung dan rugi. Topiknya ya pasti enggak untung, sampai kapan pun dijelaskan dan kalkulasi apa pun tidak akan pernah untung," kata Jokowi usai meresmikan pengeboran perdana MRT di Patung Pemuda Senayan, Jakarta Selatan, Senin (21/9/2015),

Jokowi menegaskan, sampai kapan pun proyek infrastuktur tidak akan pernah mendatangkan keuntungan. Tapi ada benefit jangka panjang bagi negara dan masyarakat. Sebab itu, kata dia, dibutuhkan peran pemerintah dalam memberikan subsidi seperti tarif transportasi dan lain-lain.

"Namanya proyek transportasi di manapun tidak mungkin untung. Oleh sebab itu yang memutuskan harus pemerintah, berapa subsidi yang diberikan pada nanti misalya tarifnya, itu pemerintah," ungkap suami Iriana ini.

Berangkat dari pemikiran itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini memutuskan melakukan ground breaking MRT, pada 10 Oktober 2013. Saat itu Jokowi menjabat orang nomor satu DKI dengan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Mestinya yang dihitung adalah benefitnya untuk negara, masyarakat. Sebab itu saat saya jadi gubernur saya putuskan untuk langsung dikerjakan," papar dia.

Jokowi yakin proyek dapat selesai tepat waktu, apalagi menggunakan Tunnel Boring Machine (TBM). Mesin berdiameter 6,7 meter dan berat 323 ton itu dianggap mampu membuat jalur dalam tanah sepanjang 8 meter per hari. "Ini akan mempercepat. Antareja ini nanti sehari bisa 8 meter. Ini cepat sekali," tegas dia.

Mesin bor akan dioperasikan kontraktor CP 104 SOWJ Joint Venture yang terdiri dari Shimizu, Obayashi, Wijaya Karya, dan Jaya Konstruksi.

PT MRT membutuhkan empat mesin bor untuk membangun enam stasiun bawah tanah di Jakarta. Stasiun bawah tanah MRT yang akan dibangun antara lain Stasiun Bunderan Hotel Indonesia, Dukuh Atas, Setiabudi, Bendungan Hilir, Istora, dan Bundaran Senayan.

Dalam peresmian itu hadir Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono, Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dan Direktur Utama PT MRT Dono Boestami. (j)

Tiga Menteri Kunjungi Freeport, Gubernur Papua Marah

Timika, Indonesia Makmur : Gubernur Papua, Lukas Enembe, dikabarkan sangat kecewa sekaligus marah lantaran tiga menteri Kabinet Kerja secara diam-diam berkunjung ke area pertambangan PT Freeport Indonesia tanpa berkoordinasi dengan pemda setempat.

"Pak Gubernur sangat marah. Kami juga marah karena tiga menteri itu datang melakukan kunjungan kerja ke PT Freeport tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemda. Apakah memang aturan protokoler kementerian seperti itu," kata Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, di Timika, Senin (21/9/2015).

Tiga menteri yang mengadakan kunjungan kerja ke Freeport, yaitu Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri ESDM Sudirman Said, dan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Sofyan Djalil.

Menurut Sudirman, kunjungan ke lapangan juga dalam rangka mengevaluasi kegiatan sumber daya alam yang selama ini dilakukan PT Freeport Indonesia. Tujuan lain, katanya, juga melihat berbagai kemungkinan perusahaan tambang tersebut bisa menggunakan produk lokal yang selama ini mampu diproduksi oleh BUMN nasional.

"Sesuai arahan Presiden Jokowi agar PT Freeport bisa menggunakan produk lokal dalam operasinya. Oleh sebab itu kita ajak sejumlah BUMN," tambah Sudirman.

Sejumlah BUMN yang ikut dalam peninjauan itu antara lain datang dari PT Pertamina (Persero), PT Bukit Asam Tbk (Persero), PT Semen Indonesia Tbk (Persero), PT Pindad (Persero), serta PT Krakatau Steel Tbk. "Kita ajak BUMN untuk melihat dan mencari peluang apa saja yang bisa dikerjasamakan," kata Sudirman.

Tiga menteri dan rombongan meninjau sejumlah lokasi tambang PT Freeport Indonesia yang terletak di Tembagapura seperti Grasberg, tambang bawah tanah DMLZ, serta proses pengolahan bijih. Dalam kunjungan ke sejumlah lokasi tersebut, ketiga menteri mendapat sejumlah informasi mengenai apa yang telah dan akan dilakukan perusahaan tersebut.

Adapun total karyawan Freeport Indonesia mencapai 30.004 orang dengan komposisi 21.462 orang atau 72 persen non Papua, 7.772 orang atau 26 persen asli Papua, serta 770 orang atau dua persen tenaga asing. 

Ketiga menteri yang didampingi sejumlah pejabat teras BUMN itu, tiba di Bandara Moses Kilangin Timika pada Sabtu (19/9) pukul 04.30 WIT. Ketiganya kemudian melanjutkan perjalanan ke Tembagapura dengan menumpang helikopter Airfast milik PT Freeport.

Omaleng mengaku baru mengetahui adanya kegiatan kunjungan kerja ketiga menteri tersebut pada Minggu, 20 September.

"Mereka meminta untuk melakukan rapat dengan kami dari Pemda Papua dan Pemda Mimika di Pendopo Rumah Negara pada hari Minggu jam 10 pagi. Saya langsung lapor ke Pak Gubernur. Kami menolak permintaan mereka karena itu hari libur. Apalagi bertepatan dengan kegiatan ibadah," kata Omaleng.

Terkait hal itu, katanya, Pemprov Papua dan Pemkab Mimika menyatakan akan menyampaikan surat protes keras kepada Presiden Joko Widodo di Jakarta.

"Kami akan sampaikan surat protes keras ke Presiden di Jakarta. Lain kali tidak boleh pakai cara-cara seperti ini. Kalau ada menteri mau datang, terlebih dahulu harus koordinasi dengan pemda," ujarnya pula.

Omaleng juga mempertanyakan kepentingan di balik kunjungan ketiga menteri secara diam-diam ke Freeport itu.

Ia menilai selama ini pemerintah pusat memberikan hak-hak sangat istimewa kepada PT Freeport Indonesia.

Akibat adanya perlakuan istimewa itu, ujarnya lagi, terkadang para pejabat Jakarta tidak pernah merasa ada pemerintahan di Papua yang juga punya hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengawasi Freeport.

Kunjungan kerja ketiga menteri tersebut berlangsung di tengah adanya tuntutan warga Suku Amungme, agar perusahaan penambangan emas asal Amerika Serikat itu membayar ganti rugi lebih dari Rp400 triliun atas pemanfaatan lahan jutaan hektare untuk kelanggengan bisnis pertambangannya.

Freeport disebutkan hanya membayar dana satu persen atau yang sekarang disebut dana kemitraan dari pendapatan kotornya sejak 1996 sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat setempat. 

Tiga menteri meninjau daerah operasi pembangunan PT Freeport Indonesia. Selain itu, ketiganya juga membahas peluang penggunaan produk dalam negeri yang bisa digunakan di perusahaan tambang tersebut.

"Kita ingin melihat sendiri bagaimana kondisi terakhir Freeport selain akan melakukan berbagai pertemuan dengan direksinya serta pejabat Pemda di Papua dan Papua Barat," kata Menteri Energi Suber Daya Mineral Sudirman Said di Tembagapura, Papua, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (19/9/2015). (J)