Jokowi Mau Turunkan Harga BBM, Ini Komentar DPR

 

Indonesia Makmur, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi sinyal akan mengumumkan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Senin, 5 Oktober 2015. Anggota Komisi VII DPR Kurtubi menyambut baik langkah yang diambil pemerintah.

Menurut dia, kebijakan yang diambil tersebut sangatlah tepat untuk mendorong mempercepat pertumbuhan ekonomi saat lesu. Untuk itu,  harus ada upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan meningkatkan daya beli rakyat melalui menurunkan harga BBM.

"Ekonomi kita sedang terpuruk. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada  Triwulan II 2015 ini bahkan menyentuh level terendah dalam 10 tahun terakhir. Ini memprihatinkan sekali," kata Kurtubi saat berbincang dengan Liputan6.com, Minggu (4/10/2015).

Kurtubi menilai harga BBM jenis premium dan solar idealnya turun sekitar Rp 1.000 per liter agar bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Sekadar informasi saat ini harga Premium dipatok Rp 7.400 dan solar Rp 6.900 per liter.

Penurunan harga BBM sebesar Rp 1.000 per liter itu dengan asumsi harga minyak dunia US$ 50 per barel dan kurs rupiah 15.000 per dolar Amerika Serikat (AS).

"Itu sudah termasuk Pajak Pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)," terangnya.

Meski Pertamina akan menanggung rugi akibat kebijakan itu, Kurtubi berpendapat BUMN migas itu akan tetap menjalankan kebijakan itu.

"Pertamina itu milik pemerintah. Sebagai operator dia pasti menjalankan. Yang tentukan harga BBM itukan wewenang pemerintah," ungkapnya. (IM)

Sumatra Barat Jadi Sasaran Investasi Bodong

Indonesia Makmur, Padang - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan masyarakat Provinsi Sumatra Barat paling rentan terkena investasi bodong. Hal tersebut terbukti maraknya investasi bodong di wilayah tersebut.

Kepala Sub Bagian Perwakilan Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Padang, Muhammad Taufik mengatakan, pengetahuan tentang investasi masyarakat Sumatra Barat masih rendah, sehingga memudahkan investasi bodong bergeliat.

"Mau ke lembaga keuangan jauh, mereka biasanya beli emas dan menyimpan di bawah bantal. Masyarakat Sawahlunto paling banyak jadi korban investasi bodong," kata Taufik, dalam Workshop Media, di Padang, Sumatra Barat, Senin (5/10/2015).

Taufik menyebutkan modus operandi investasi bodong di Sumatra Barat, salah satunya lewat investasi emas. Lantaran masyarakat Sumatra Barat menyukai investasi tersebut.

"Biasanya ditawarkan investasi portofolionya emas. Tapi mereka tidak mendapatkan emas fisik, hanya dapat  kertas," ungkap Taufik.

Untuk mengawasi investasi di Sumatra Barat, OJK akan menurunkan satuan tugas waspada investasi yang berasal dari Jakarta. Selain itu, OJK juga akan terus melakukan edukasi investasi untuk masyarakat."Nanti apa yang harus kita lakukan, biar Satgas investasi pusat yang berwenang," pungkas Taufik. (IM)

Polri Akui Ada Anggota Polisi yang Terlibat Kasus Salim Kancil

Indonesia Makmur, Malang - Sedikitnya 4 anggota kepolisian di Lumajang telah diperiksa dalam kasus penambangan ilegal yang menyebabkan terbunuhnya Salim alias Kancil. Jumlah anggota dari Polsek Pasirian maupun Polres Lumajang yang diperiksa itu bisa jadi terus bertambah.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Charliyan mengatakan, para anggota kepolisian itu diduga menjadi beking aktivitas penambangan ilegal serta menerima gratifikasi ataupun suap.

"Sudah ada anggota kami yang diperiksa, sekarang prosesnya masih berjalan dan bisa saja bertambah. Oknumnya anggota dari Polsek dan Polres. Kami akui ada keterlibatan anggota, nanti pasti akan diumumkan," kata Anton di RS Syaiful Anwar Malang, Jawa Timur, Minggu (4/10/2015).

Ia menambahkan, kepolisian bakal menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam kasus ini. Baik itu dalam kasus penganiayaan dan pembunuhan, maupun kasus penambangan ilegal. Tim khusus dari Divisi Propam Mabes Polri telah diterjunkan untuk mengusut sejauh mana keterlibatan anggota Polri.

"Mabes Polri tak main-main, kami mem back-up penuh Polda Jawa Timur. Kalau sampai terbukti, sanksi bisa sampai pada pemecatan pada yang bersangkutan," tegas Anton.

Kendati demikian, belum ada satu pun oknum anggota kepolisian yang ditetapkan sebagai tersangka. Seluruhnya masih berstatus sebagai saksi terperiksa. Anton mengaku tidak ada target kapan selesainya pemeriksaan terhadap anggotanya tersebut.

"Kita tak ingin ada target, tapi proses terus berjalan secara bertahap. Nanti pasti kami umumkan kepada publik secara bertahap," ungkap dia.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, proses pemeriksaan terhadap anggotanya masih terus berjalan.

"Ada 4 orang yang sudah diperiksa, tapi statusnya belum tersangka. Tergantung nanti hasilnya bagaimana," tandas Argo.

Kepolisian telah menetapkan 33 orang sebagai tersangka pada tragedi yang menyebabkan tewasnya aktivis antitambang Lumajang, Salim alias Salim Kancil. Para tersangka itu 24 orang di antaranya menjadi tersangka pembunuhan dan pengeroyokan serta 9 orang dalam kasus penambangan ilegal. (IM)