Timika, Indonesia Makmur : Gubernur Papua, Lukas Enembe, dikabarkan sangat kecewa sekaligus marah lantaran tiga menteri Kabinet Kerja secara diam-diam berkunjung ke area pertambangan PT Freeport Indonesia tanpa berkoordinasi dengan pemda setempat.
"Pak Gubernur sangat marah. Kami juga marah karena tiga menteri itu datang melakukan kunjungan kerja ke PT Freeport tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemda. Apakah memang aturan protokoler kementerian seperti itu," kata Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, di Timika, Senin (21/9/2015).
Tiga menteri yang mengadakan kunjungan kerja ke Freeport, yaitu Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri ESDM Sudirman Said, dan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Sofyan Djalil.
Menurut Sudirman, kunjungan ke lapangan juga dalam rangka mengevaluasi kegiatan sumber daya alam yang selama ini dilakukan PT Freeport Indonesia. Tujuan lain, katanya, juga melihat berbagai kemungkinan perusahaan tambang tersebut bisa menggunakan produk lokal yang selama ini mampu diproduksi oleh BUMN nasional.
"Sesuai arahan Presiden Jokowi agar PT Freeport bisa menggunakan produk lokal dalam operasinya. Oleh sebab itu kita ajak sejumlah BUMN," tambah Sudirman.
Sejumlah BUMN yang ikut dalam peninjauan itu antara lain datang dari PT Pertamina (Persero), PT Bukit Asam Tbk (Persero), PT Semen Indonesia Tbk (Persero), PT Pindad (Persero), serta PT Krakatau Steel Tbk. "Kita ajak BUMN untuk melihat dan mencari peluang apa saja yang bisa dikerjasamakan," kata Sudirman.
Tiga menteri dan rombongan meninjau sejumlah lokasi tambang PT Freeport Indonesia yang terletak di Tembagapura seperti Grasberg, tambang bawah tanah DMLZ, serta proses pengolahan bijih. Dalam kunjungan ke sejumlah lokasi tersebut, ketiga menteri mendapat sejumlah informasi mengenai apa yang telah dan akan dilakukan perusahaan tersebut.
Adapun total karyawan Freeport Indonesia mencapai 30.004 orang dengan komposisi 21.462 orang atau 72 persen non Papua, 7.772 orang atau 26 persen asli Papua, serta 770 orang atau dua persen tenaga asing.
Ketiga menteri yang didampingi sejumlah pejabat teras BUMN itu, tiba di Bandara Moses Kilangin Timika pada Sabtu (19/9) pukul 04.30 WIT. Ketiganya kemudian melanjutkan perjalanan ke Tembagapura dengan menumpang helikopter Airfast milik PT Freeport.
Omaleng mengaku baru mengetahui adanya kegiatan kunjungan kerja ketiga menteri tersebut pada Minggu, 20 September.
"Mereka meminta untuk melakukan rapat dengan kami dari Pemda Papua dan Pemda Mimika di Pendopo Rumah Negara pada hari Minggu jam 10 pagi. Saya langsung lapor ke Pak Gubernur. Kami menolak permintaan mereka karena itu hari libur. Apalagi bertepatan dengan kegiatan ibadah," kata Omaleng.
Terkait hal itu, katanya, Pemprov Papua dan Pemkab Mimika menyatakan akan menyampaikan surat protes keras kepada Presiden Joko Widodo di Jakarta.
"Kami akan sampaikan surat protes keras ke Presiden di Jakarta. Lain kali tidak boleh pakai cara-cara seperti ini. Kalau ada menteri mau datang, terlebih dahulu harus koordinasi dengan pemda," ujarnya pula.
Omaleng juga mempertanyakan kepentingan di balik kunjungan ketiga menteri secara diam-diam ke Freeport itu.
Ia menilai selama ini pemerintah pusat memberikan hak-hak sangat istimewa kepada PT Freeport Indonesia.
Akibat adanya perlakuan istimewa itu, ujarnya lagi, terkadang para pejabat Jakarta tidak pernah merasa ada pemerintahan di Papua yang juga punya hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengawasi Freeport.
Kunjungan kerja ketiga menteri tersebut berlangsung di tengah adanya tuntutan warga Suku Amungme, agar perusahaan penambangan emas asal Amerika Serikat itu membayar ganti rugi lebih dari Rp400 triliun atas pemanfaatan lahan jutaan hektare untuk kelanggengan bisnis pertambangannya.
Freeport disebutkan hanya membayar dana satu persen atau yang sekarang disebut dana kemitraan dari pendapatan kotornya sejak 1996 sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat setempat.
Tiga menteri meninjau daerah operasi pembangunan PT Freeport Indonesia. Selain itu, ketiganya juga membahas peluang penggunaan produk dalam negeri yang bisa digunakan di perusahaan tambang tersebut.
"Kita ingin melihat sendiri bagaimana kondisi terakhir Freeport selain akan melakukan berbagai pertemuan dengan direksinya serta pejabat Pemda di Papua dan Papua Barat," kata Menteri Energi Suber Daya Mineral Sudirman Said di Tembagapura, Papua, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (19/9/2015). (J)
0 komentar:
Posting Komentar